Rabu, 29 Januari 2014

Pro Kontra Penutupan Terminal Lebak Bulus

Diposting oleh Mutia Azila di 07.33 0 komentar


Pro Kontra Penutupan Terminal Lebak Bulus

Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan rencananya akan dibongkar untuk kepentingan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan kesiapannya mengawal pembongkaran terminal tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pihaknya menurunkan sejumlah personil untuk mengamankan proses pembongkaran itu.
Rikwanto mengatakan, Selama proses pembongkaran, berapa lamanya (pengamanan) itu tergantung di lapangan.
Pembongkaran terminal ini mengundang pro dan kontra. Sejumlah massa yang kontra melakukan aksi unjuk rasa menolak pembongkaran itu. Pihak kepolisian mengantisipasi kericuhan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Pembongkaran Terminal Lebak Bulus yang direncanakan dilakukan Senin (6/1) kemarin, tertunda. Beberapa bus yang mangkal di lokasi tersebut juga akan dipindahkan seperti ke Kampung Rambutan dan Terminal Kalideres.
Bukan hanya para sopir, karyawan dan penumpang yang resah akibat rencana penutupan terminal AKAP Lebakbulus, Jakarta Selatan. Para pedagang asongan kini bingung karena mereka terancam kehilangan sumber penghasilan.
Mia salah seorang pedagang asongan di terminal AKAP Lebakbulus yang memiliki satu orang anak kini kebingungan karena tempat ia mencari nafkah akan ditutup. Ia mengaku belum ada pihak dari mana pun yang menawarkan solusi bagi para pedagang asongan yang sudah bertahun-tahun berdagang.
Rencana penutupan terminal mulai tanggal 7 Januari 2014 juga dikeluhkan pedagang lainnya, Gito (46). Pria yang sudah setahun berjualan minuman panas ini belum tahu kelanjutan nasibnya setelah terminal ditutup.
Penutupan Terminal Lebak Bulus menuai pro dan kontra oleh sejumlah Perusahaan Organda (PO) di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur.
Dari pantauan delapan6.com di lapangan menemukan sejumlah PO yang keberatan adanya dua bendera PO yang sama di Terminal Kampung Rambutan.
Menurut Robi, Koordinator PO Sinar Jaya, penetapan tugas masing-masing wilayah berasal dari pusat. Robi mengatakan, Kita bekerja berdasarkan surat tugas dari pusat, jadi setiap wilayah kita sudah mengantongi penugasan masing-masing, Kita tunggu aja perintah dari pusat saja
Senada dengan Robi, M Pasaribu, Karyawan PO Sumber Alam mengatakan, bila PO yang sama dari terminal Lebak Bulus masuk ke terminal Kampung Rambutan silahkan saja akan tetapi yang memiliki kewenangan lebih adalah karyawan yang ada lebih dulu di terminal Kampung Rambutan.
M Pasaribu mengatakan,  Kami siap berbagi, akan tetapi kalau satu bendera ada dua loket PO yang sama kami menolak. Dan sebagai pendatang, mereka hanya menjadi karyawan di sini. Kita lebih dulu, jadi kita yang punya kuasa.
Ditempat terpisah, Yanuarianto, Kepala Regu III terminal Kampung Rambutan menuturkan, pengalihan sebagian PO ke Terminal Kampung Rambutan merupakan kebijakan dari pemerintah.
Menurut Yanuarianto, PO di himbau bisa menerima kebijakan ini dan dapat berbagi dengan rekan PO yang sama. kebijakan ini untuk kepentingan masyarakat luas.

Sumber:
http://news.detik.com/read/2014/01/07/110159/2460123/10/polda-metro-siap-kawal-pembongkaran-terminal-lebak-bulus
http://news.detik.com/read/2014/01/05/170354/2458672/10/terminal-akap-lebakbulus-ditutup-pedagang-kebingungan
http://news.detik.com/read/2014/01/07/110159/2460123/10/polda-metro-siap-kawal-pembongkaran-terminal-lebak-bulus

Nama: Mutia Azila
NPM: 25211046

Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Daya Beli Masyarakat

Diposting oleh Mutia Azila di 07.30 0 komentar


Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Daya Beli Masyarakat

Bila pelemahan nilai tukar Rupiah terus dibiarkan, maka pada akhirnya akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, yang nantinya memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana mengatakan, pemerintah sedari dini harus bersegera mengeluarkan kebijakan yang dampaknya dapat terlihat dalam jangka waktu pendek, yakni terkait melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
Ina berpendapat, pemicu rupiah melemah sekarang ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan valas akibat ditariknya dana-dana asing di pasar modal, jatuh temponya pembayaran utang Luar Negeri, baik pemerintah maupun swasta dan adanya pembelian barang impor.
Ina mengatakan, Ini seharusnya segera dilakukan kebijakan yang memang bisa membuat Rupiah kita tidak melemah terus. Karena akan ada dampak yang terjadi bila pelemahan Rupiah itu tidak segera diatasi.
Dampak pembiaran nilai tukar Rupiah yang dimaksudkan, yakni akan menurunnya daya beli, meningkatnya kemiskinan, industri akan mengalami kebangkrutan yang disusul dengan meningkatnya PHK, dan terjebaknya Indonesia pada Middle Income Trap.
Ina menambahkan, Dapatkah paket kebijakan ekonomi menahan kondisi yang lebih buruk. Apalagi, paket kebijakan ekonomi lebih tepat untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan bukan sekarang. Terlambat, karena digelontorkan saat sudah terjadi turbulensi.
Kemungkinan penurunan daya beli masyarakat ini, menurut Triyono, terjadi bila pelemahan rupiah berlangsung lama dan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tidak sekuat tahun lalu. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi perekonomian nasional karean perilaku konsumen bisa saja berubah untuk lebih menjaga konsumsinya.

Sumber:
http://www.infobanknews.com/2013/09/pembiaran-pelemahan-rupiah-gerus-daya-beli-masyarakat/
http://bisnis.liputan6.com/read/670621/pelemahan-rupiah-bisa-ubah-pola-konsumsi-masyarakat

Nama: Muti Azila
NPM: 25211046

Pemisahan BI dan OJK

Diposting oleh Mutia Azila di 07.25 0 komentar


Pemisahan BI dan OJK

Bank Indonesia berprinsip, model pengawasan bank yang paling cocok adalah oleh bank sentral. Namun, BI tidak keberatan fungsi pengawasan bank diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan asal tetap diberi keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat.
Jalan tengah yang diusulkan BI adalah mengikutsertakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut Budi Rochadi, Sistem pengawasan lembaga keuangan dapat dituangkan dalam suatu model di mana Deputi Gubernur BI bidang pengawasan secara ex officio akan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus sebagai chief supervisory officer otoritas pengawasan bank. Jadi, meskipun kebijakan pengawasan bank sudah menjadi kewenangan OJK sepenuhnya, BI tetap memiliki keleluasaan mengakses data perbankan secara cepat dan akurat. Hal itu sangat penting untuk mendukung fungsi BI dalam menjaga kestabilan mata uang rupiah dan sebagai lender of the last resort atau penyedia likuiditas untuk menyelamatkan sistem keuangan.
Mustahil bagi BI bisa dengan cepat menyalurkan likuiditas jika tidak memiliki informasi yang memadai terhadap lembaga keuangan yang sistemik. Padahal, faktor kecepatan dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada bank yang tengah menghadapi krisis likuiditas amat vital mengingat transaksi pembayaran antarbank terjadi dalam hitungan detik.
Budi mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang BI Tahun 1999, pemisahan fungsi pengawasan bank dari BI akan mengakibatkan kurang optimalnya peran BI dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI, pembentukan OJK paling lambat akhir 2010. Sebelumnya, pembentukan OJK diwarnai tarik ulur antara Kementerian Keuangan yang menginginkan OJK segera dibentuk dan BI yang menginginkan agar pembentukannya tidak terburu-buru serta terlebih dahulu dikaji secara mendalam.
Rencana pembentukan OJK sempat gamang karena pada faktanya, Inggris yang juga menerapkan model OJK (Financial Services Authority) ternyata gagal menahan krisis perbankan tahun 2008, yang ditandai oleh jatuhnya Northern Rock, Royal Bank of Scotland, TSB Lloyds, dan bank lainnya.
Bank-bank tersebut akhirnya harus direkapitalisasi dengan biaya yang sangat besar. Merespons hal tersebut, Parlemen Inggris akhirnya merekomendasikan agar fungsi pengawasan bank dan stabilitas keuangan dikembalikan kepada bank sentral Inggris, yakni Bank of England.
Namun, menurut anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, pembentukan OJK kembali menemukan momentumnya sejak kasus Bank Century terungkap. Kasus Century, secara jelas menunjukkan kelemahan pengawasan BI. Bank Century yang sudah sakit parah sejak merger tahun 2004 ternyata tetap dibiarkan hidup.
Bahkan, ungkap Maruarar, BI tidak mengetahui bahwa selama bertahun-tahun dana nasabah Bank Century telah diselewengkan oleh pemiliknya sendiri. Jadi, fungsi pengawasan bank harus dipisahkan dari BI. Karena itu, pembentukan OJK harus dipercepat.
Dalam salah satu kesimpulan rapat kemarin, Komisi XI DPR juga meminta kepada BI untuk memperketat, mengefektifkan, dan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan perbankan. Untuk membahas persoalan pengawasan perbankan secara lebih mendalam, Komisi XI DPR akan membentuk panitia kerja pengawasan perbankan. Selanjutnya, Komisi XI dan BI sepakat untuk melakukan kajian mengenai model pengawasan perbankan yang paling cocok di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang mengenai pengawasan perbankan.
Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengatakan, rentang atau spread antara suku bunga dana dan kredit semakin menyempit.
Pada akhir Januari 2010, rentang suku bunga sebesar 6,08 persen, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 6,24 persen. Penurunan rentang bunga, kata Muliaman, akan berjalan lebih cepat jika penyaluran kredit meningkat. BI menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 15 persen.
Untuk menurunkan rentang bunga, BI juga berencana memberikan patokan pada faktor-faktor yang memengaruhi bunga kredit, yakni bunga deposito, premi risiko, biaya operasional, dan margin keuntungan. Rentang bunga di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga yang hanya berkisar 3-4 persen.
Dalam proses transisi pemisahan fungsi BI dan OJK nantinya, paling tidak diperlukan waktu tiga sampai lima tahun hingga semuanya berjalan lancar

Sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/02/03/06262314/Pengawasan.Bank.Diambil.Alih.OJK

Nama: Mutia Azila
NPM: 25211046

Itensitas Banjir Pra dan Pasca Jokowi

Diposting oleh Mutia Azila di 07.23 0 komentar
Itensitas Banjir Pra dan Pasca Jokowi

Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Dua pekan terakhir banjir dan genangan mengepung DKI Jakarta. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan, Kamis 23 Januari 2014, mengungkapkan empat masalah penyebab banjir di ibu kota, yaitu:
1.      Debit air di hulu Jakarta yang ekstrem.
Tinggi muka air Bendungan Katulampa di Jawa Barat, beberapa hari lalu mencapai 180 cm atau lebih tinggi 10 cm dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini mendorong air kiriman ke ibu kota juga meningkat hingga volume 300 ribu meter kubik per detik. Sedangkan, kemampuan dan daya tampung 13 sungai utama dan 884 saluran penghubung di ibu kota tidak sebanding dengan besarnya air kiriman tersebut.
2.Kondisi sungai dan saluran penghubung yang ada di Jakarta telah mengalami penurunan kapasitas lebih dari 50 persen.
Ciliwung yang harusnya mempunyai lebar 50 meter bersama jalan inspeksi sekarang tinggal sekitar 20 meter. Dampaknya Kampung Pulo pasti terendam. Bila posisi lebar Kali Ciliwung normal, maka posisi Kampung Pulo, Jakarta Timur, akan berada di tengah sungai. Ini salah satu dasar Pemerintah Provinsi DKI tetap akan merelokasi kawasan langganan banjir tahunan ini. Sungai Pesanggrahan, Saat air meluap, wilayah Ulujami pasti terendam. Kondisi sama bila permukaan air di Kali Krukut naik, banjir akan menggenangi kawasan Petogogan. Kegelisahan juga membayangi warga yang tinggal di wilayah Duren Tiga dan Pondok Karya bila Kali Mampang meluap.
3.      Rob atau laut pasang.
Kondisi di mana air laut naik kepermukaan dan menahan air yang datang dari hulu. Kondisi ini menjadikan Jakarta terendam banjir, karena arus air yang dari hulu semestinya lancar menuju laut justru tertahan rob. Jakarta mempunyai 32 kilometer garis pantai di pesisir utara. Menurut Rudi, Kita tidak mempunyai turap untuk menahan ombak. Kita perlu membangun turap sepanjang 6 kilometer agar air rob tidak bebas masuk ke wilayah Kamal Muara, Angke, Cilincing, dan Marunda.
4.      Rusaknya tata kota sejak lama.
Banyak perubahan fungsi ruang di mana lahan seharusnya menjadi tempat resapan justru dibangun untuk kawasan komersil. Namun, saat ditanya wilayah mana dan berapa besar penyimpangan tata ruang itu, ia enggan menjelaskan.
Setiap pemimpin Ibu Kota memiliki cara tersendiri mengatasi masalah banjir. Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi menurut Djoko, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
Menurut Djoko dulu, kali, sungai, waduk, pengerukan memakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat
Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
Menurut Yayat, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. dengan begitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja
Adapun cara non-struktural, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan. Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, waktu tidak ada dana,  tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal, banjir membutuhkan penanganannya waktu cepat dan sigap.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. Menurut jokowi, Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan. Situasi tersebut sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.

Sumber:
http://metro.news.viva.co.id/news/read/475771-ini-empat-faktor-penyebab-banjir-jakarta
http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.

Nama: Mutia Azila
NPM: 25211046

 

' Mutia Azila Sweet Cupcake Designed by Ipietoon