Minggu, 02 Desember 2012

Review Jurnal Ekonomi Koperasi 5.1

Diposting oleh Mutia Azila di 08.09 0 komentar


REVIEW I:
MODEL KOPERASI YANG BERBASIS PADA SINERGITAS MODAL SOSIAL DAN EKONOMI
(Pendekatan Klaster Perikanan di Kabupaten Cirebon)
Oleh :
Dr. Heri Nugraha. SE. MSi
http://www.ikopin.ac.id/downloads/ARTIKEL&KOPERASI%20Seminar2003.pdf

ABSTRAK
          Dualisme organisasi koperasi sebagai organisasi perusahaan dan organisasi social, menimbulkan dampak bayes interpration (interprestasi semu) terhadap pemahaman dan implementasi berkoperasi. Hal ini ditunjukan oleh data dari kementerian KUMKM mempunyai target untuk menurunkan 70% yakni koperasi-koperasi yang tidak produktif atau koperasi yang produktivitasnya rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah koperasi yang berkualitas sangat kecil yakni sekitar 30% atau hanya sebanyak 31.979 unit koperasi di seluruh Indonesia. Dengan melihat fakta tersebut dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menggerus semangat masyarakat untuk berkoperasi, sehingga perlu segera di susun langkah-langkah strategis untuk jalan keluar dari permasalahan ini
            Modal social sebagai perekat yang memperkokoh jalinan hubungan antara anggota sebagai basis yang akan memperkuat kebersamaan dalam mencapai kepentingan dan tujuan ekonomi, sehingga penggunaan modal ekonomi akan efektif dan efesien, penguatan modal social akan menghilangkan trade off yang terjadi dalam organisasi koperasi sebagai sebuah organisasi sosio ekonomi. Bergabungnya anggota dalam koperasi bukan hanya karena kepentingan ekonomi yang sama semata saja, namun juga ada kesamaan dalam kepentingan social yang akan lebih merekatkan hubungan antar pribadi

I.      PENDAHULUAN
Perubahan paradigma sistem perekonomian dunia yang mengarah pada liberalisasi perdagangan, telah membawa Indonesia memasuki era baru dalam sistem perekonomian. Beberapa fakta menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia, mau tidak mau harus berubah mengikuti perkembangan jaman, contohnya adalah pada kurun waktu 1997 an di mana perekonomian kita dituntut untuk berubah secara fundamental, melalui amandemen terhadap pasal 33 UUD 1945, yang kemudian memunculkan reformasi dalam sistem perekonomian Indonesia, juga dalam sistem politik, seperti pernah dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro.dalam buku The Socio-Economic Basis of the Indonesian State (1959), menyatakan bahwa system politik akan mewarnai sistem sosial dan sistem ekonomi Indonesia. Koperasi perlu segera ditegaskan agar tidak terjadi trade off kepentingan antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi suatu organisasi koperasi. Komitmen terhadap amanah UUD 1945 telah melahirkan pemikiran-pemikiran dalam pengembangan Koperasi di Indonesia, seperti lahirnya IKOPIN sebagai sebuah Perguruan Tinggi yang berbasis perkoperasian. Terdapat berbagai konsep tentang koperasi, dan salah satu konsep yang dijadikan acuan untuk pengembangan Koperasi di Indonesia adalah, konsep yang dikemukakan oleh A. Hanel (1989) yaitu Koperasi sebagai sebuah Organisasi Sosio – Ekonomi. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa pada implementasinya terdapat trade off kepentingan, antara kepentingan sosial dan kepentingan ekonomi sehingga terkadang koperasi seperti sebuah organisasi nirlaba atau bahkan sering dipakai sebagai sebuah alat politik untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik. Padahal sudah jelas bahwa koperasi adalah sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi pada laba. Melihat kenyataan dari timbulnya trade off, yang barangkali menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya bisnis koperasi di Indonesia, maka ada baiknya jika mencoba untuk mulai menelaah kembali tentang konsep koperasi sebagai sebuah organisasi sosio ekonomi dan harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini. Dualisme organisasi koperasi sebagai organisasi perusahaan dan organisasi sosial, menimbulkan dampak bayes interpretation (ineterpretasi semu) terhadap pemahaman dan implementasi berkoperasi. Hal ini ditunjukkan oleh data dari kementerian KUMKM jumlah koperasi sampai dengan Mei tahun 2010 adalah sebanyak 106.595 unit namun dari jumlah  sebanyak itu pemerintah melalui kementerian KUMKM mempunyai target untuk menurunkan 70% yakni koperasi-koperasi yang tidak produktif atau koperasi yang produktivitasnya rendah.
Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah koperasi yang berkualitas sangat kecil yakni sekitar 30% atau hanya sebanyak 31.979 unit koperasi di seluruh Indonesia. Dengan melihat fakta tersebut dikhawatirkan dalam jangka panjang akan menggerus semangat masyarakat untuk berkoperasi, sehingga perlu segera di susun langkah-langkah strategis untuk jalan keluar dari permasalahan ini. Berdasarkan pada tiga alinea di atas, maka sinergitas antara modal sosial sebagai penopang dari modal ekonomi anggota koperasi diharapkan dapat mempertegas members positioning (posisi anggota) dalam kerangka koperasi sebagai organisasi sosial sekaligus ekonomi, sehingga tidak terjadi trade off kepentingan dalam tubuh koperasi, diharapkan akan terbentuk koperasi-koperasi yang mempunyai produktivitas tinggi.

Pembahasan
II.   Pendekatan Masalah
1.      Konsep Koperasi Sebagai Organisasi Sosio Ekonomi
Menurut Hanel (1989) suatu organisasi kerjasama ekonomi dapat disebut koperasi, apabila
memenuhi kriteria-kriteria pokok sebagai berikut :
  1. Sejumlah indvidu yang bersatu ke dalam suatu kelompok atas dasar satu kepentingan ekonomi yang sama dan kemudian disebut dengan kelompok koperasi (Cooperative Group);
  2. Anggota-anggota kelompok koperasi bertekad mewujudkan pencapaian tujuan atau kepentingan secara lebih baik melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu atas dasar kekuatannya sendiri yang disebut swadaya koperasi (Self Help Cooperative)
  3. Sebagai alat untuk mewujudkan pencapaian tujuan atau kepentingan kelompok kemudian dibentuklah perusahaan yang didirikan, dimodali, dibiayai, dikelola, diawasi dan dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya dan perusahaan  disebut perusahaan koperasi/unit usaha koperasi (Cooperative Enterprise)
  4. Tugas pokok perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan jasa yang dapat menunjang perbaikan perekonomian rumah tangga anggotanya atau unit ekonomi/usaha anggota yang kemudian disebut sebagai tugas pokok yakni mempromosikan anggota (Members Promotion)
Koperasi sebagai suatu sistem sosial-ekonomi tidak dapat dipisahkan dari interaksi komponen-komponen yang terdapat didalamnya Seperti yang dikemukakan di atas hubungan-hubungan utama antara komponen-komponen organisasi koperasi adalah hubungan antara anggota-anggota perorangan, kegiatan-kegiatan ekonomi anggota, kelompok koperasi, perusahaan koperasi dan organisasi koperasi, hubungan
2.      Konsep Kluster M Porter dan Dong Sung Cho
Dari pengalaman di beberapa negara seperti di Italia, Chili, India dan lainnya, strategi yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas adalah dengan pendekatan klaster. Untuk itu maka perlu dirujuk beberapa definisi tentang klaster, menurut Porter (1998), klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Klaster mendorong industri untuk bersaing satu sama lain, untuk menciptakan daya saing Porter
merumuskan 4 faktor yang saling terkait yaitu :
  1. Kondisi Faktor (Input)
  2. Kondisi Permintaan
  3. Strategi perusahaan, struktur dan persaingan
  4. Industri terkait dan pendukung, Selain itu terdapat pengaruh dari pemerintah dan peluang-peluang perubahan.
Daya saing dapat diciptakan dengan peningkatan produktivitas. Menurut Porter penciptaan daya saing digambarkan dalam model Daya Saing Berlian (diamond of competitiveness), seperti pada Gambar 1 berikut ini.





Dong Sung Cho (2000), melengkapi teori Porter tentang model daya saing berlian (diamond), menurut Cho model tersebut tidak relefan diterapkan dalam ekonomi skala kecil, karena variabel domestik dalam model tersebut sangat terbatas dan lebih dominan membahas variabel-variabel internasional untuk meningkatkan daya saing yang dalam hal ini adalah daya saing negara. Sedangkan bagaimana daya saing negara dapat diciptakan oleh daya saing daerah dengan karakteristik khusus tidak tercakup didalam model Porter, selain itu model Porter lebihm menyoroti faktor-faktor fisik. Untuk itu Cho merumuskan sebuah model yang pada prinsipnya melengkapi model Porter, seperti pada gambar di bawah ini.











3.      Konsep Modal Sosial dan Ekonomi
Di era globalisasi dan perekonomian dunia yang pro pasar bebas (free market) dewasa  ini, mulai tampak semakin jelas bahwa peranan non-human capital di dalam sistem perekonomian cenderung semakin berkurang. Para stakeholder yang bekerja di dalam sistem perekonomian semakin yakin bahwa modal tidak hanya berwujud alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, alat-alat, dan mesin-mesin, akan tetapi juga berupa human capital. Sistem perekonomian dewasa ini mulai didominasi oleh peranan human capital, yaitu pengetahuan dan ketrampilan manusia. Bourdieu (1986) mengemukakan bahwa modal bukan hanya sekedar alatalat produksi, akan tetapi memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  1. Modal ekonomi (economic capital), dikaitkan dengan kepemilikan alat-alat produksi.
  2. Modal kultural (cultural capital), dikaitkan dengan kualifikasi pendidikan.
  3. Modal sosial (social capital), terdiri dari kewajiban - kewajiban sosial.
Kehidupan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, di mana kebudayaan membentuk seluruh aspek manusia, termasuk perilaku ekonomi dengan sejumlah cara yang kritis. Ditegaskan oleh Smith bahwa motivasi ekonomi sebagai sesuatu yang sangat kompleks tertancap dalam kebiasaan - kebiasaan serta aturan - aturan yang lebih luas. Oleh karenannya aktivitas ekonomi merepresentasikan bagian yang krusial dari kehidupan sosial dan diikat bersama oleh varietas yang luas dari norma-norma, aturan-aturan, kewajiban-kewajiban moral, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang bersama-sama membentuk masyarakat.
Definisi Modal Sosial, Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosias (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain.  
Fukuyama (2000) mendifinisikan, modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Dengan demikian modal social merupakan suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, normanorma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.
Modal sosial (social capital) berbeda definisi dan terminologinya dengan human capital. Bentuk human capital adalah ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Investasi human capital kovensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau programmer computer, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya. Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya Negara (bangsa) Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme- mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Modal social dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk- bentuk human capital. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikankebajikan
Bank Dunia (1999) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke demensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (underpinning) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas. Yaitu sebagai perekat (social glue) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.
Melihat uraian beberapa definisi di atas, maka definisi Modal Sosial menurut Fukuyama terlihat dapat mewadahi berbagai pendapat dengan demikian diharapkan dapat membantu untuk memecahkan permasalahan trade off yang terjadi dalam konsep koperasi sebagai organisasi sosial dan organisasi ekonomi agar koperasi lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota.

Nama   : MUTIA AZILA
NPM   : 25211046
Kelas   : 2EB10



Review Jurnal Ekonomi Koperasi 4.2

Diposting oleh Mutia Azila di 07.55 0 komentar

REVIEW II
PROSPEK PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI
DALAM MASLAH PERBERASAAN
OLEH
TEUKU SYARIF
http://www.smecda.com/kajian/files/jurnal/_6_%20Jurnal_Perberasan.pdf

Pembahasan
III. KEIKUTSERTAAN KOPERASI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM
Ketahanan pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Beras hingga kini masih merupakan salah satu komoditi pangan pokok bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi pembangunan nasional. Pengalaman pada periode-periode awal pembangunan di tanah air menunjukkan bahwa kekurangan beras sangat mempengaruhi kestabilan pembangunan nasional. Bahkan hingga kini, bukan saja pada tingkat nasional, daerah, dan rumahtangga tetapi juga tingkat internasional dimana terlihat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan persediaan pangan beras. Dalam rangka menghindari dan sekaligus mengatasi akibat kekurangan pangan pokok ini, tidaklah mengherankan jika pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan dengan melibatkan sejumlah besar departemen dan instansi pemerintah untuk mengatur dan mendorong ketahanan pangan di Dalam Negeri.
Departemen Koperasi adalah salah satu departemen yang sejak lama telah ditugaskan untuk menangani dan menyeleggarakan persediaan pangan khususnya beras bagi masyarakat. Dengan tanggung jawab ini dan disertai dukungan pemeritah, Departemen Koperasi telah menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan bisnis koperasi di tengah masyarakat. Usaha koperasi yang sudah berjalan, telah menjangkau berbagai kegiatan usaha golongan ekonomi lemah dan telah berkembang luas ke berbagai pelosok Tanah Air. Sejumlah fakta menunjukkan bahwa keberadaan organisasi koperasi di sektor pertanian diakui atau tidak sangat membantu petani dalam proses produksi pangan baik padi maupun palawija.
Keberhasilan program Bimas dan Inmas di masa lalu tidak terlepas dari peran serta koperasi/KUD sejak dari penyediaan prasarana dan sarana produksi sampai dengan pengolahan hingga pemasaran produk. Meskipun demikian kini terjadi perubahan seiring berlangsungnya era globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Untuk lebih mendorong dan mempercepat pencapaian ketahanan pangan, pemerintah kini telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk penyaluran pupuk dan pengadaan beras. Pengambilan kebijakan ini dianggap perlu untuk mempermudah ketersediaan pupuk di lokasi petani dan penggunaannya dengan harga terjangkau, serta pengadaan gabah/beras yang menjamin persediaan Dalam Negeri. Diharapkan dengan kebijakan ini petani dapat meningkatkan produksi gabah mereka yang berarti pada satu sisi menjamin persediaan gabah/beras di dalam Negeri dan pada sisi lain meningkatkan income mereka. Sementara di sisi pengadaan, dengan kewenangan luas yang diberikan kepada berbagai lembaga untuk terlibat dalam pengadaan pangan akan menjamin stabilitas persediaan Dalam Negeri. Secara umum, tujuan kebijakan yang diambil adalah baik, tetapi beberapa konsekuensi kini mulai muncul.
Perubahan kebijakan ini memiliki konsekuensi dalam jangka pendek mengganggu sistem distribusi pupuk yang selanjutnya mengganggu ketersediaan pupuk bagi para petani. Kekurangan ketersediaan pupuk akan mengganggu produksi gabah petani. Kekurangan ketersediaan pupuk dan penurunan produksi gabah merupakan dua aspek yang saling mengikat. Karena itu kekurangan pupuk sudah tentu mengancam produksi petani, dan selanjutnya kekurangan beras mengancam ketahanan pangan yang akan berlanjut pada akibat kerawanan sosial. Penurunan kuantitas produksi petani berarti juga penurunan pendapatan mereka dan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani menurun. Secara nasional, penurunan produksi beras di satu sisi dan peningkatan permintaan beras di sisi lain akan membuka kran impor. Dalam jangka pendek impor beras berguna mengatasi kekurangan persediaan dalam negeri, tetapi dalam jangka panjang menguras sumberdaya domestik (menguras devisa) dan melemahkan stabilitas nasional.
Konsekuensi perubahan kebijakan yang mengganggu sistem distribusi pupuk akan terlihat pada ketidaklancaran distribusi pupuk itu sendiri. Pemberian kebebasan kepada berbagai pihak untuk menyalurkan pupuk di satu sisi sementara di sisi lain pupuk sendiri merupakan “input/barang publik”, akan merugikan individu masyarakat (petani) yang menggunakannya secara enam tepat. Hal ini muncul disebabkan karena terjadi monopoli dan tindakan-tindakan lainnya untuk mengambil keuntungan sendiri dan merugikan para pelaku lain.
Hal ini nyata dan telah dirasakan oleh petani yang kesulitan mendapat pupuk dengan harga di atas HET. Di sisi lain koperasi/KUD yang terkena dampak kebijakan tersebut telah menghadapi kondisi “idle capacity.” Indikasi idle capacity koperasi juga terlihat pada penurunan jumlah koperasi yang berfungsi melayani kegiatan pengadaan pangan. Keseluruhan konsekuensi ini menunjukkan bahwa perubahan suatu kebijakan dapat menguntungkan sebagian pelaku tetapi juga merugikan pelaku lain. Just et al (1982) mengatakan intervensi pemerintah ke pasar melalui suatu kebijakan yang bertujuan membantu salah satu pelaku (produsen atau konsumen) tidak selamanya membuat pasar menjadi seimbang (menguntungkan kedua pihak). Ketidakseimbangan pasar ini muncul sebagai akibat perubahan perilaku setiap pelaku dalam merespon perubahan yang terjadi di pasar. Perubahan perilaku para pelaku pasar terlihat dari berubahnya keputusankeputusan mereka dan teridentifikasi dalam aspek-aspek seperti terjadi excess demand dan shortage supply atau sebaliknya, harga pasar yang meningkat atau menurun, serta peningkatan atau penurunan fungsi kedua pelaku beserta lembaga yang membawahinya. Selalu terdapat konsekuensi dari intervensi pemerintah ke pasar melalui kebijakan yang diambil, tetapi yang terpenting adalah tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya adalah peningkatan produksi untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan dalam negeri, maka pemerintah harus menyediakan anggaran/biaya untuk mengkompensasi konsekuensi yang timbul akibat perubahan kebijakan yang diambil itu. Anggaran/biaya dimaksud disebut sebagai biaya pengadaan produksi pangan. Kompensasi ini memiliki arti ada resiko yang harus dibayar sebagai akibat kesalahan pengambilan kebijakan. Dengan demikian, jika kebijakan distribusi pupuk yang diambil teridentifikasi sangat kuat mengancam produksi petani (karena petani sebagai pelaku utama supply side) maka secara substansial kebijakan tersebut tidak layak.
Ketimpangan peran koperasi akibat idle capacity yang dialami berpeluang mengganggu pencapaian ketahanan pangan. Hal ini disebabkan karena :
  1. Koperasi berperan dalam pembinaan produksi gabah petani (secara tidak langsung melalui penyaluran pupuk).
  2. Koperasi melakukan pengadaan dan pengolahan gabah/beras petani.
  3. Koperasi menyalurkan beras kepada konsumen.
Mengenai pembinaan produksi, koperasi membawahi sekian banyak petani sehingga penyaluran pupuk yang tepat akan memberikan jaminan bagi produksi petani. Dalam pengadaan dan pengolahan gabah/beras, sering terjadi surplus produksi disaat panen raya yang menyebabkan harga gabah jatuh, dan kualitas gabah rendah seiring musim penghujan di saat panen. Untuk menjamin nilai tukar petani, mengatasi penurunan kualitas gabah/beras, dan menjamin bahwa surplus gabah tersebut aman untuk tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang dikehendaki bagi ketahanan pangan, koperasi hadir dengan perannya. Koperasi telah mengembangkan model bank padi, lumbung pangan, dan sentra-sentra pengolahan padi yang berfungsi mengatasi kesulitan-kesulitan petani memasuki mekanisme pasar dan menjamin pengadaan gabah/beras bagi ketahanan pangan

IV.     Penutup
Perubahan kebijakan dibidang perberasaan yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2001 ternyata telah membangun mekanisme pasar gabah/beras menjamin posisi petani, yang sekaligus juga tidak menjamin ketersediaan beras untuk stok nasional. Sumbangan koperasi baik dalam mendukung pendapatan petani dan ketersedian stok beras nasional juga semakin terbatas. Kondisi kekurangan stok telah terasa selama dua tahun belakangan ini juga ternyata belum mampu merubah persepsi terhadap kepentingan peran koperasi untuk kembali menjadi salah satu komponen penting dalam sistem perberasan nasional. Dalam kondisi seperti itu ternyata koperasi masih berusaha untuk eksis antara lain dengan mengembangkan beberapa model pengamanan persediaan pangan diantaranya model bank padi, lumbung pangan, dan sentrasentra pengolahan padi. Model-model ini berperan menjamin persediaan gabah/beras baik di daerah sentra produksi maupun daerah defisit pangan dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor beras yang sebenarnya secara substansial mengancam ketahanan nasional. Eksistensi koperasi ini walaupun relatif kecil tetapi menjadi indikator bahwa koperasi masih memiliki potensi untuk kembali diikutsertakan dalam mendukung sistem perberasan. Tinggal lagi yang diperlukan adalah adanya pemikiran logis dari para pengambil kebijakan untuk menumbuhkan kembali peran koperasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang secara nyata semakin tidak menentu.

DAFTAR PUSTAKA
Anonymus, (2002). Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan Umum Pemantapan Pangan Nasional. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.
-------------, (2007). Kenaikan HPP Gabah /Beras diharapkan akan mendorong petani untuk          meningkatkan produksi pad. Harian Republika tanggal 26 April tahun 2007.
Nasution Muslimin, (1991). Pengembangan Peran Koperasi senbagai kelembagaan dalam           sistem penyediaan Pangan Nasional. Badan Litbang Koperasi Departemen Koperasi Dan        UKM. Jakarta.
Soetrisno Noer, (1992). Mekamisme pasar gabah beras dan Permasalahan yang dihadapi Koperasi dalam mendukung program Pengadaan Pangan Stok Nasional. Badan Litabang   Koperasi UKM, Departemen Koperasi dan UKM. Jakarta
Safuan, (1994). Kajian Efektifitas Pola Pemasaran Beras di Indonesia.



Nama   : MUTIA AZILA
NPM   : 25211046
Kelas   : 2EB10

Review Jurnal Ekonomi Koperasi 4.1

Diposting oleh Mutia Azila di 07.34 0 komentar

REVIEW I
PROSPEK PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI
DALAM MASLAH PERBERASAAN
OLEH
TEUKU SYARIF
http://www.smecda.com/kajian/files/jurnal/_6_%20Jurnal_Perberasan.pdf

ABSTRAK
Modifikasi kebijakan di bidang beras yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2001 ternyata telah mengembangkan mekanisme pemasaran beras untuk stok nasional. Kontribusi Koperasi dalam mendukung pendapatan petani dan ketersediaan stok beras nasional juga tampaknya tidak dapat mengubah persepsi terhadap kepentingan peran koperasi untuk menjadi salah satu komponen penting dalam sistem beras nasional. Dalam kondisi seperti ini, ternyata kooperatif masih berusaha untuk eksis antara lain dengan mengembangkan beberapa model keamanan stok pangan seperti bank padi, penyimpanan makanan, dan pusat-pusat pengolahan beberapa beras. Model ini menjamin stok beras di pusat-pusat produksi serta di daerah defisit pangan dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor beras yang benar-benar mengancam ketahanan nasional secara substansial. Keberadaan koperasi ini, meskipun relatif kecil, tetapi menjadi dalam indikator bahwa koperasi masih memiliki potensi untuk terlibat untuk mendukung sistem materi padi, yang masih memiliki potensi untuk terlibat mendukung sistem materi padi, yang masih dibutuhkan hanya pemikiran logis dari para pembuat kebijakan untuk merevitalisasi peran koperasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang benar-benar lebih pasti.

I.      PENDAHULUAN
Perhitungan-Perhitungan memang sangat menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena apa yang dikemukakan sesungguhnya masih sangat sederhana dan cenderung mengesampingkan banyak faktor lainya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan petani. Factor-faktor tersebut antara lain: 1) sebagai besar petani adalah mereka yang tergolong dalam kelompok pengusaha mikro dan pengusaha kecil, dengan kesiapan permodalan yang sangat sedikit sehingga akan sangat mudah dipengaruhi oleh flutasi harga gabah/beras yang akan dijualnya. 2) pola produksi dan konsumsi beras yang sudah beralih dari menyimpan gabah ke penjual gabah pada waktu panen. 3) kecenderungan perum Bulog untuk membeli beras dan bukan gabah sehingga petani harus mempunyai modal tambahan untuk melakukan proses gabahnya menjadi beras. 4) keterbatasan kemampuan perum bulog untuk berhubangan langsung dengan mitra usahanya yaitu para pedagang besar ditingkat kabupaten. 5) perubahan status bulog dari badan menjadi perum yang berorientasi pada profit. 6) Pemilikan sarana, ketersedian personil dan mekanisme kerja bulog dalm pembelian gabah beras petani belum menjamin dapat dilaksananya pembelian gabah/beras langsung dari petani. 7) dari ketujuh masalah diatas, maka bentuk dan pola pemasaran beras di dalam negeri cenderung bersifat oligopoly, dimana kelompok pedagang menjadi penentu harga, sedangkan petani hanya berperan sebagai penerima harga.
Dalam upaya mendukung program pengadaan beras nasional ini memang Perum Bulog sudah merangkul banyak pihak terutama para pedagang beras ditingkat Kabupaten dan juga koperasi Pertanian (Koptan). Dalam hal ini Perum bulog juga sudah menjalin kerjasama dengan Induk Koperasi Pertanian (Inkoptan). Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kapasitas Inkoptan dan Koptan tersebut dapat mendukung mekanisme pengadaan gabah beras oleh Perum Bulog ? Diketahui bahwa Koptan belumlah memiliki pengalaman karena baru mulai dibentuk pada tahun 1999. Koptan juga tidak memiliki sarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan yang cukup besar dan cukup rumit tersebut.

Pembahasan
II.    Potensi Dan Kendala Koperasi
Keikutsertaan Koperasi dalam Program Swasembada Pangan sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan didirikannya Badan Usaha Unit Desa yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi Unit Desa. Selama lebih dari 30 tahun tahun KUD secara aktif telah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, tidak saja dalam pengadaan gabah/beras untuk menudukung stok beras nasional, tetapi juga dilibatkan dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), pengolahan hasil dan pemasarannya kepasaran umum (pasar bebas). Potensi Koperasi yang dalam hal ini KUD dalam kegiatan pengadaan Gabah dan beras dalam beberapa Dasawarsa yang lalu memang cukup besar, baik dilihat dari ketersedian sarana, maupun ketersedian personil. Demikian juga sesungguhnya KUD mempunyai keterikatan usaha yang sangat kuat dengan petani, walaupun keberhasilan KUD pada waktu itu belum lagi optimal.
Disamping potensi yang dimiliki KUD juga menghadapi banyak kendala dan permasalahan baik yang bersifat internal seperti kejujuran pengelola KUD dalam menggunakan dana pengadaan gabah/beras yang bersumber dari pinjaman pemerintah (dengan subsidi bunga), maupun masalah eksternal antara lain hubungan dengan komponen sistem lainnya seperti dengan petani dan Perum Bulog, yang tidak selalu kondusif. Pola hubungan dengan petani seharusnya dapat ditingkatkan seandainya KUD dapat membeli langsung gabah beras dari petani, tetapi pola pembelian seperti ini yang kemudian dikenal dengan Pola I, hampir tidak pernah dilakukan oleh KUD, karena adanya banyak kendala antara lain; a) petani sudah menjual dengan sistem tebasan; b) petani tidak memiliki lagi lumbung-lumbung untuk menyimpan gabah sehingga harus menjual gabahnya langsung di sawah sedangkan KUD dihadapkan pada masalah keterbatasan sarana angkutan dan personil agar dapat langsung membeli gabah petani di sawah, serta kebiasaan KUD untuk bekerjasama dengan para pedagang pengumpul (yang umumnya juga UMK yang anggota
KUD).
Kebiasaan sebagian besar KUD untuk membeli gabah/beras dari pedagang pengumpul atau memberikan pinjaman modal kepada para pedagang pengumpul nampaknya tidak dapat dijadikan justifikasi bahwa KUD belum memberikan dampak positif bagi para anggotanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya fluktuasi harga di tingkat petani dari tahun 1983 samapai
dengan tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Koperasi Departemen Koperasi dan UKM pada tahun 1999. Fluktuasi rata-rata selama 15 tahun tersebut hanya sebesar 8,91% dengan yang tertinggi 11,29% tahun 1991 dan terendah 6,64% tahun 1996. Angka fluktuasi ini akan sangat berbeda juka dibandingkan dengan keadaan tahun 2004 samapi dengan tahun 2006 yang rata-rata mencapai 17,89%. Dari data diatas mungkin dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa
keikutsertaan KUD dalam pengadaan gabah beras stok nasional dapat menekan fluktuasi harga yang secara langsung mengurangi kerugian petani. Dari sini selanjutnya dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya KUD mempunyai potensi untuk menjadi stabilisator harga ditingkat petani, dan apa yang dilakukan KUD dalam pelaksanaan program ini seperti kerjasama sama dengan para pedagang pengumpul masih bisa ditolerir, karena para pedagang itu sendiri adalah kelompok UMKM yang notabene juga adalah anggota KUD. Yang tidak dapat ditolerir adalah kerjasama KUD dengan para pedagang besar yang dikenal dengan istilah Sleeping patner. Tetapi kasus ini relatif kecil dan dari hasil penelitian Badan litbang koperasi tahun 1995 diketahui kasus tersebut hanya melibatkan 12,8% KUD yang ikut dalam Program Pengadaaan Pangan, terutama
di daerah-daerah sentra produksi seperti di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Hal inipun terjadi karena adanya pembatasan dan aturan yang dikeluarkan oleh Bulog yang sangat ketat dalam hal pemenuhan kualitas gabah beras yang disetorkan oleh KUD.
Berbeda dengan kondisi sebelum tahun 2000-an, sekarang Perum Bulog secara terang-terangan menyatakan telah mampu memenuhi 16% dari target pengadaan/Beras produksi dalam negeri melalui usaha kemitraan dengan para pedagang beras ditingkat kabupaten (biasa disebut pemilik tempat penampungan gabah/beras atau TP) yang merupakan patner usahanya. Kerjasama dengan para pedagang ini jelas legal apalagi menghadapi era keterbukaan yang memungkinkan Perum Bulog dapat bekerjasama dengan siapa saja yang bisa mendukung tujuan pemenuhan stok beras nasional. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan pola ini harga gabah ditingkat petani sudah membaik, sehingga dapat mendorong petani untuk lebih meningkatkan lagi produksi gabahnya. Untuk mendapatkan jawaban kongkrit atas pertanyaan ini mungkin masih memerlukan waktu satu atau dua tahun kedepan, tetapi yang pasti fluktuasi harga yang cukup besar ditingkat petani merupakan indikasi awal bahwa petani masih menjadi komponen sistem yang terlemah (hanya sebagai price taker) dalam sistem perberasan. Dalam hal ini mungkin dapat disitir pernyataan Sweezi (1978) yang mengatakan bahwa dalam suatu sistem, in-efisiensi yang terjadi dalam sistem tersebut akan ditanggung oleh komponen sistem yang terlemah. Hal inilah yang patut diwaspadai, karena bila terjadi maka petani tidak akan dapat banyak menerima manfaat dari kebijakan perberasan yang sekarang berlaku dan berakibat pada tidak adanya rangsanga bagi petani untuk meningkatkan produksi beras.
Permasalahan diatas nampaknya merupakan derivasi dari masalah pokok dalam sistem perberasan di Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun, yaitu belum adanya kelembagaan yang berfungsi optimal dalam mengatur pendistribusian sumberdaya dan margin dari sistem perberasan diantara semua komponen sistem dalam sistem tersebut yaitu petani produsen, konsumen dan pedagang. Di era orde baru koperasi ditetapkan sebagai kelembagaan dalam sistem perberasan, tetapi peran koperasi belum juga dinilai optimal karena masih adanya berbagai kendala yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kebijakan yang bersandar pada konsep optimalitas dan bukan maksimalitas peran dari lembaga tersebut. Koperasi dalam hal ini memang merupakan kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama (homogen). Orang-orang tersebut bersatu dalam wadah koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya, dalam arti bila petani, maka yang diinginkan adalah mendapatkan harga jual yang lebih baik, sehingga margin yang diterima akan lebih besar. Sedangkan bagi konsumen yang diinginkan adalah harga beli yang rendah. Dengan demikian menyatukan kedua keinginan tersebut dalam satu wadah kelembagaan nampaknya akan mendapatkan kesulitan, oleh sebab itu diperlukan dua bentuk kelembagaan koperasi yaitu koperasi produsen atau koperasi petani dan koperasi konsumen.
Konsepsi yang demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usaha yang memiliki peran strategis bagi anggotanya baik petani maupun konsumen. Dalam era orde baru selama lebih dari duapuluh tahun, koperasi terutama KUD mampu memposisikan diri sebagai lembaga yang diperhitungkan dalam program pengadaan pangan nasional. Peran KUD juga mau atau tidak mau harus diakui secara langsung telah mendukung keberhasilan pencapaian swasembada beras pada tahun 1985. Demikian juga jumlah produksi petani harus diakui secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana dan sarana produksi mulai dari pupuk, bibit, obat obatan, RMU yang juga dilakukan oleh KUD.
Demikian juga keterlibatan KUD dalam pemasaran gabah atau beras telah membantu stabilitas harga gabah di tingkat petani. Peran koperasi dari sisi konsumen, menyangkut ketersediaan bahan pangan bagi konsumen terutama diperkotaan memang belum sebesar peran KUD di pedesaan dan hal ini berkaitan langsung dengan sistem pemasaran beras di perkotaan yang merupakan pasar bebas dan lebih berorientasi pada kualitas dan bukan kuantitasnya Memperhatikan keberhasilan koperasi dalam mendukung sistem perberasan di Indonesia dan perubahan kebijakan yang secara tidak langsung telah menghapus peran tersebut memang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam menyelesaikan masalah perberasan yang dihadapi sekarang ini. Sebelum krisis di tahun 1997 terdapat lebih dari delapan ribu koperasi yang turut berperan dalam mendukung program pengadaan pangan nasional. Dalam era reformasi jumlah dengan perubahan kebijakan terutama setelah tahun 2003 terjadi penurunan menjadi kurang dari 2000 koperasi. Peran koperasi tersebut juga tidaklah sebesar sebelumnya karena tidak adanya dukungan kredit dari pemerintah, baik untuk tujuaan penyediaan sarana produksi maupun untuk pengadaan gabah beras dari petani. Perubahan kebijakan ini juga telah mendorong koperasi untuk melakukan inovasi anatara lain dengan membangun model-model pelayanan dalam bidang pangan seperti bank padi, lumbung pangan, dan sentra-sentra pengolahan padi. Perubahan kebijakan pemerintah dalam distribusi pupuk dan pengadaan beras memberikan dampak serius dalam mendukung produksi padi nasional.
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004 yang membebaskan penyaluran pupuk dilakukan baik oleh swasta maupun koperasi/KUD Indikasi yang terlihat dari ketidak populeran dari kebijakan ini adalah timbulnya masalah kelangkaan persediaan pupuk, harga pupuk yang sering jauh lebih tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Demikian juga terjadi kecenderungan monopoli penyaluran pupuk oleh swasta. Peran koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk menurun drastis karena koperasi tidak didukung lagi oleh ketersediaan dana dari kredit pemerintah untuk pembelian pupuk. Penurunan peran koperasi terlihat dari hanya 40% atau 930 unit dari 2.335 KUD (saat koperasi/KUD memiliki kewenangan penuh) terlibat dalam tataniaga pupuk. Dalam kenyataannya jumlah inipun sulit teridentifikasi.
Dalam hal penanganan ketersediaan pangan, penurunan jumlah koperasi dari 8.427 koperasi sebelum krisis (tahun 1997) menjadi 7.150 koperasi setelah krisis (tahun 2000) juga merupakan indikasi penurunan peran koperasi dalam menunjang ketahanan pangan (Kementrian Koperasi dan UKM, 2003). Padahal koperasi selama ini telah memiliki sejumlah fasilitas penunjang (gudang, lantai jemur, RMU, dan lain-lain) yang mendukung pengadaan produksi gabah/beras, dan koperasi mewadahi sejumlah besar petani padi. Akumulasi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk dengan penurunan peran koperasi berdampak serius bagi peningkatan produksi gabah/beras petani, dan mengindikasikan bahwa kemampuan ketahanan pangan dari sisi penawaran (supply side) melemah. Kekurangan produksi gabah/beras di dalam negeri memaksa dilakukannya impor beras yang berarti kerugian ganda. Di satu sisi merupakan pengeluaran devisa untuk tujuan konsumtif, sedangkan disisi yang lain potensi sumberdaya nasional berupa lahan, dan tenaga manusia (SDM) tidak termanfaatkan dengan optimal. Kondisi ini tidak terlepas dari konsepsi pembangunan nasional yang cenderung masih berorientasi pada sektor industri untuk mengejar pertumbuhan dalam waktu cepat.
Koperasi sebenarnya memiliki peran mendasar dalam penguatan ekonomi petani yakni melalui penjaminan ketersediaan pupuk dan harga terjangkau bagi petani, penanganan dan pengolahan gabah petani di saat surplus maupun defisit produksi, penjaminan nilai tukar dan income petani, membuka berbagai akses teknologi, informasi, pasar, dan bisnis kepada petani. Dalam tujuan ketahanan pangan, koperasi telah mengembangkan beberapa model pengamanan persediaan pangan diantaranya model bank padi, lumbung pangan, dan sentra-sentra pengolahan padi. Model-model ini berperan menjamin persediaan gabah/beras baik di daerah sentra produksi maupun daerah defisit pangan dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor beras yang sebenarnya secara substansial mengancam ketahanan nasional. Karena itu bagaimana memerankan koperasi sebagai lembaga ekonomi petani dan penguatan agribisnis di dalam perekonomian pasar sangatlah diperlukan.

Nama   : MUTIA AZILA
NPM   : 25211046
Kelas   : 2EB10

               

 

' Mutia Azila Sweet Cupcake Designed by Ipietoon